PERTAHANAN DAN KEAMANAN

PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Home » » Pangdam Jadi Narasumber Pada Rembuk Nasional Kemaritiman dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Pangdam Jadi Narasumber Pada Rembuk Nasional Kemaritiman dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Written By portal komando on 15 Sep 2017 | 8:08 PM


Ambon, (15/09) Rembuk Nasional 2017 yang membahas tentang Kemaritiman dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan usai digelar di Aula Rektorat Kampus Unpatti dengan dipimpin oleh prof. Dominggus Malle, S.Pt,M.Sc selaku Ketua lembaga penilitian dan pengabdian Kepada Masyarakat Kampus Unpatti.

Rembuk Nasional yang mengusung tema “Rembuk Nasional 2017 Membangun Untuk Kesejahteraan Rakyat” ini, menghadirkan narasumber dari Dinas Kelautan Perikanan Prov. Maluku, Pusat Studi Maritim Universitas Pattimura dan Kodam XVI/Pattimura.

Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Doni Monardo turut hadir dan menjadi pemateri pada Rembuk Nasional yang diadakan kali ini. Acara dibuka dengan sambutan prof. Dr. M.J. Sapteno, S.H, M.Hum Rektor Unpatti dan Dr. Firdaus Ali, M.Sc.

Dalam sambutannya Sapteno mengatakan Kemaritiman dan kelautan adalah dua hal yg berbeda tetapi terkait satu sama lain, kemaritiman di atas air sedangkan kelautan dan perikanan dibawah laut. Dalam rembuk nasional ini membahas kebijakan nasional tentang aspek perikanan dan kelautan yang dibangun dari pinggiran sesuai dengan program Nawacita Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo. Untuk itu langkah-langkah yang perlu di ambil antara lain pengembanganan data tentang sumber maritim dan kelautan keberlanjutan secara akurat agar mimpi kita untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dan Maluku sebagai lumbung perikanan dapat terwujud.

Sedangkan Firdaus dalam sambutannya mengatakan rembuk nasional diadakan berdasarkan permintaan Presiden dalam rangka mendelifer janji politik yang sudah disampaikan dengan melihat kekurangan dari kinerja pemerintah pusat. Kehadiran rembuk nasional ini diharapkan dapat mencari solusi terhadap permasalahn-permasalahan yang berkaitan dengan percepatan pembangunan dalam bidang kemaritiman dan Kelautan setelah itu hasilnya akan dilaporkan ke Pemerintah Pusat. Meskipun Indonesia termasuk dalam 3 Negara yang dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi hingga 5%, kesulitan menjangkau daerah pinggiran dan konektifitas untuk memindahkan sumber daya alam dari satu tempat ke tempat yang lain masih menjadi kendala.

Pangdam XVI/Pattimura dalam paparannya menjelaskan bahwa Bangsa yang besar adalah Bangsa yang menguasai samudra atau perairan laut yang luas, karena laut memiliki potensi, peran, dan fungsi strategis bagi kepentingan negara, negara Indonesia merupakan negara kepulauan dimana laut menjadi pengikat dan pemersatunya sehingga laut memiliki kepentingan strategis. Kehidupan ekonomi Indonesia sebagian berasal dari sumber daya maritim dan hasil perdagangan melalui laut meski saat ini Indonesia berada di tengah pusat gravitasi ekonomi dan politik dunia sebagai titik tumpu dua samudera.

Lebih lanjut Pangdam menjelaskan terdapat 5 pilar poros visi kemaritiman Pemerintah Indonesia yaitu membangun kembali budaya maritim, menjaga dan mengelola kembali sumber daya alam, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, kemampuan diplomasi maritim untuk kepentingan nasional dan memperkuat pertahanan maritim. Tugas pokok TNI khususnya Kodam XVI/Pattimura sendiri dalam UU No. 34 Th 2004 adalah OMSP melalui 14 tugas diantarannya membantu tugas pemerintahan di daerah (pasal 7 ayat 2b point 9) selaras dengan Nawacita Presiden RI yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Salah satunya yaitu dengan Program Emas Biru dan Emas Hijau.

Kadis Kelautan Perikanan Prov. Maluku Dr. Ir. Romelus Far Far, M.Si, dalam paparannya menjelaskan terdapat banyak lokasi yang menjadi lumbung Ikan nasional di wilayah Maluku dan databasenya sudah ada di Unpatti. Untuk itu Pemda seharusnya dapat menentukan sentral perikanan terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan gugus kepulauan. Anggaran program yang ada di pusat seharusnya diberikan kepada daerah tidak hanya tersimpan dipusat saja.

Dosen Unpatti Dr. Ir. Marcus Tukan, MT dalam paparannya memaparkan, demi memastikan pembangunan maritim dimulai dari pinggiran dan menyikapi kendalanya yaitu koniktifitas untuk memindahkan sumber daya Alam dari satu tempat ke tempat yang lain perlu adanya efisiensi transportasi wilayah kepulauan memalui permodelan infrastruktur transportasi berbasis ekonomi kepulauan. Pembangunan infrastruktur transportasi diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Timur Indonesia secara srategis.

Dr. Gino Valentino Ilimmon perwakilan dari Pusat Studi Maritim Unpatti dalam paparannya menjelaskan untuk memajukan kemaritiman perlu adanya data Base yang akurat dengan scientifick Base. Masih banyak organisme di laut Maluku yang perlu dikaji lebih dalam lagi memalui pendidikan training studi kelautan guna mengetahui potensi-potensi dan memaksilmalkan pemanfaatannya. (Pendam16)
Share this article :

Posting Komentar

 
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Created by Portal-Komando