Home » » Sengketa Lahan, Korem 171/PVT Ajak Warga Berdiskusi

Sengketa Lahan, Korem 171/PVT Ajak Warga Berdiskusi

Written By portal komando on 6 Mar 2018 | 8:02 PM


Bertempat di Aula Korem 171/PVT di Jalan Pramuka, Sorong-Papua Barat, Selasa ( 06/03/18) dilaksanakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lahan antara TNI AD dan warga yang menempati lahan milik TNI AD. Rilis yang diterima dari Pendam Kasuari menyebutkan, dalam pertemuan tersebut pihak dari TNI AD di wakili beberapa perwira yang dipimpin Kasrem 171/PVT, Kolonel Inf Dian sundiana. SE,M.M, dan dari pihak warga dipimpin Bapak Milan I, dihadiri oleh anggota Komisi C DPRD Kota Sorong dan wakil Sekda Kota Sorong. Dalam rilis itu disebutkan lahan yang menjadi sengketa tersebut terletak di sebelah Hotel Swissbell Jalan Sudirman, Kelurahan Malawei, distrik Sorong Manoi, Kota Sorong. 
 
Menurut rencana pembangunan, Kasrem menuturkan lahan tersebut akan dibangun asrama untuk prajurit TNI yang berdinas di Korem 171/PVT dikarenakan masih banyak prajurit yang mengontrak di luar karena masih 40% rumah anggota yang tersedia. "Dengan permasalahan yang dihadapi saat ini adalah akan dibangun asrama di atas tanah yang ditempati oleh warga sipil karena tanah tersebut merupakan lahan milik TNI AD" tuturnya. Pada kesempatan itu, Kasrem juga menyampaikan bahwa menurut hak milik, tanah tersebut adalah milik TNI AD sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan pada tahun 1982 dan tanah yang warga tempati terletak di atas tanah Korem 171/PVT. 
 
Dengan adanya pertemuan ini diharapkan warga setempat yang menempati di lahan tersebut dapat mengetahui bahwasannya lahan itu akan dibangun dan dapat meninggalkan tanah yang di tempati. "Jangan salah persepsi menerima informasi tentang permasalahan yang ada saat ini. Bila surat warga yang dimiliki adalah sah dan memiliki legalitas hukum maka warga setempat dapat melakukan gugatan di pengadilan" tukas Kasrem. 

Ditegaskan Kasrem lebih lanjut, bahwa Korem 171/PVT bersedia melakukan diskusi, jika tidak ada jalan keluar. "Dan bila ada gugatan Korem 171/PVT siap maju ke pengadilan sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk memutuskan permasalahan ini" tandasnya.

Sedangkan dalam pertemuan tersebut, dari pihak warga yang menempati lahan Korem 171/PVT menyampaikan bahwa dari orang tuanya yang sudah lama telah menempati sampai dengan pada saat ini bahwasannya sertifikat yang dimiliki oleh TNI belum sah karena warga juga memiliki tanah garapan dan pelepasan tanah adat yang dikeluarkan oleh lembaga masyarakat adat malamoi. "Sekiranya bahwa dapat mengerti tentang kondisi kami rakyat kecil dan jangan mengorbankan rakyat kecil karena dari dulu warga sudah menebang hutan dan menempati tempat itu" ujar Milan. Dirinya mengklaim bahwa
pada tahun 1972 telah dilakukan pelepasan tanah adat kepada masyarakat Inanwatan yang menempati tempat tersebut yang dihadiri oleh Ibu Anik kalami atau yang mewakili Bapak kalami, dan para perwakilan dari pemerintah. (AD)
Share this article :

Posting Komentar

 
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Created by Portal-Komando