PK.Yogyakarta. Kamis (20/12/18) Staf Perencanaan dan Anggaran, TNI AD melaksanakan Kegiatan Rapat Evaluasi Program Kerja dan Anggaran TA 2018. Rapat dilaksanakan di Aula AH. Nasution Mabesad Jln. Veteran No.5 Jakarta Pusat.
Yang sangat membanggakan pada rapat evaluasi program dan anggaran TA 2018 ini adalah, untuk Satuan Kerja (Satker) Korem 072/Pmk mendapat predikat terbaik 3 tingkat Angkatan Darat untuk kategori A pengelolaan anggaran diatas 10 M dari Kemenkeu. Dengan parameter IKPA (Indikator Kinerja Penilaian Anggaran). Dalam kegiatan ini Korem 072/Pmk menerima penghargaan karena memiliki penilaian baik dalam pengelolaan anggaran dari Kementerian Keuangan, sementara untuk predikat terbaik 1 diterima Korem 082/CPYJ Dam V/BRW, predikat terbaik ke 2 diterima Makodam VI/MLW.
Hal tersebut dilaporkan oleh Kasi Perencanaan Korem 072/Pmk Kolonel Inf Andiek Prasetyo Ariwibowo M.Sc., kepada Danrem 072/Pmk yang mengikuti rapat evaluasi Program Kerja dan Anggaran di Mabesad.
Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Waasrena Kasad Brigjen TNI Heru Sudarminto, S.I.P., M.Sc.
Adapun kriteria penilaian untuk menentukan satker yang mendapatkan predikat terbaik adalah Efektifitas pelaksanaan kegiatan dimana nilai diambil dari nilai rata-rata indikator Return SP2D, Realisasi dan penyelesaian anggaran, Kesesuaian Rencana dan anggaran dimana nilai diambil dari nilai rata-rata indikator Revisi DIPA dan deviasi Halaman III DIPA, Kepatuhan atas regulasi dimana nilai diambil dari rata-rata indikator data kontrak, pengelolaan Uang Persediaan dan laporan pertanggung jawaban Bendahara, Efisiensi pelaksanaan kegiatan dimana nilai efisiensi pelaksanaan kegiatan diambil dari nilai rata-rata indikator Perencanaan Kas dan Kesalahan Surat Perintah Membayar.
Selain itu juga Kementerian Keuangan mewacanakan akan menerapkan suatu skema reward and punishment pada Satker/Lembaga/OPD dengan kinerja paling bawah dalam pengelolaan anggaran. Dengan berhasilnya mendapatkan predikat terbaik 3 dalam pegelolaan anggaran ini dapat menunjukkan bahwa Korem 072/Pmk konsisten dalam menerapkan zona integritas yang telah dicanangkan beberapa waktu yang lalu, untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi yang dilakukan oleh Menpan-RB. (NSR-SWR/warso).
