Letjen TNI Doni Monardo : Fasilitator Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Lombok.

Letjen TNI Doni Monardo : Fasilitator Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Lombok.

TNI AD

PK,.JAKARTA– Kepala BNPB RI Letjen TNI Doni Monardo berharap agar para Fasilitator dapat mendampingi seluruh proses yang dilakukan kelompok masyarakat dalam percepatan rekonstruksi Pasca Gempa Lombok. Tersebut disampaikan Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani dalam rilis tertulisnya, Mataram, Rabu, (30/1/2019)

Selepas mengikuti upacara pelepasan para para fasilitator terpadu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak berat pasca gempa NTB di halaman Kantor Gubernur NTB, Danrem 162/WB mengungkapkan bahwa dalam sambutanya selaku Inspektur upacara, Kepala BNPB RI menyampaikan, gempa bumi yang melanda wilayah NTB tidak hanya berdampak saat bencana terjadi, tetapi sampai saat ini.

“Menurutnya, pasca gempa masih banyak masyarakat NTB yang rumahnya rusak berat, ini menuntut kepedulian kita bersama,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Danrem, dalam acara tersebut Letjen TNI Doni Monardo memberikan penekanan agar kehadiran fasilitator ditengah-tengah masyarakat, harus dapat memberikan solusi.

” Dalam percepatan rekonstruksi rusak berat, Fasilitator juga diharapkan dapat mendampingi seluruh proses yang dilakukan Pokmas, sehingga nantinya masyarakat dapat kembali menempati hunian yang layak seperti sebelum terjadinya gempa bumi,” harapnya.

Terkait dengan hal tersebut, Danrem 162/WB yang juga selaku Dansatgas Operasi Teritorial (Opster) TNI menjelaskan bahwa salah satu tugas dalam Opster TNI adalah program pembuatan 70 unit rumah Hunian Sementara (Huntara) di dua lokasi

“Yakni 40 unit di Kabuapaten Lombok Utara dan sisanya 30 unit di Kabupaten Lombok Barat,” ungkapnya

“Serta pembuatan delapan unit sumur Bor tersebar diseluruh wilayah terdampak gempa,,”imbuh lulusan Akmil tahun 1993 ini.

Dijelaskannya juga bahwa untuk proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, para Babinsa yang desa binaannya terkena dampak gempa, langsung menjadi fasilitator berkolaborasi dengan para fasilitator sipil .

Bahkan menurutnya sejak 12 Januari 2019, keterlibatan 500 Orang Babinsa dalam Fasilitator Rumah Rusak sedang dan ringan sudah banyak progres yang signifikan. Kemudian untuk fasilitator rumah rusak berat, guna mempercepat rehab Rekonstruksi di NTB, Babinsa tambah lagi 500 orang.

“Mulai dari pendataan ulang rumah yang rusak ringan dan rusak sedang, membentuk Pokmas, membantu penyusunan administrasi rencana anggaran biaya (RAB) kebutuhan masing-masing Pokmas,”urainya

“Selain itu para fasilitator juga berkoodinasi dengan BPBD maupun Dinas Perkim Kabupaten/Kota, membantu koordinasi pembuatan rekening ke BRI hingga pembagian rekening dan pencairan dana dan melaksanakan pengawasan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksinya.”tambah Ahmad Rizal.

Terkait dengan pencairan dana di BRI ini, menurutnya, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mempermudah birokrasi dan administrasi sebagai persyaratan pencairan dana stimulant.

“Namun, dengan berbagai macam latar belakang, masyarakat tidak semua dapat memahami proses pencairan dana stimulant, itu menjadi salah satu kendala di lapangan,”tegasnya.
Untuk itu, sambung Danrem, keberadaan fasilitator dan Babinsa bisa meminimalisir semua permasalahan pada level bawah, dengan harapan target percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat tercapai.

“Para Babinsa bersama fasilitator saat ini, ada yang masih membentuk Pokmas baru, ada yang sedang membantu pembuatan dan pembagian buku rekening, koordinasi dengan BRI khusus dan kegiatan lainnya bagian proses kegiatan Plpercepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, ” pungkasnya.

Upacara pelepasan yang diikuti oleh seluruh fasilitator terpadu baik dari TNI Polri (Babinsa dan Babinkamtibmas) dan sipil tersebut, juga dihadiri, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc., bersama Wakil Gubernur NTB Dr. H. Sitti Rohmi Djalillah, , Waka Polda NTB Brigjen Pol. Drs. Tajudin,MH, Danlanal Mataram, Danlanud TGKH. ZAM Rembiga, Forkopimda Kabupaten/Kota Se NTB, Kepala BPBD NTB dan Kepala SKPD Provinsi NTB.