PK.Jayapura, Rabu 20 Mar 2019. Rapat Forkopinda Papua semalam dilaksanakan di Gedung Negara Papua pada 19/03/2019 mulai pukul 20.00 WIT hingga selesai dipimpin oleh Gubernur Papua Lukas Enembe (LE), dihadiri Pangdam XVIII, Kapolda Papua serta sejumlah tokoh adat dan tokoh agama, membahas berbagai persoalan tentang penanggulangan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kab/Kodya Jayapura yang memakan korban Meninggal Dunia (MD) hingga ratusan jiwa.
Dituliskan dalam Rilis Pendam XVII/Cenderawasih yang diterima redaksi media ini,Salah satu yang menonjol dalam rapat tersebut adalah adanya desakan terutama dari tokoh agama yang disampaikan oleh Dorman Wanikbo (Persiden GIDI) agar pemakaman massal terhadap jenazah korban MD segera dilaksanakan, kalau perlu besok (red. Hari ini 201/03/2019) sudah bisa dilaksanakan.
Menanggapi desakan tersebut Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin Siregar menyampaikan bahwa pelaksanaan pemakaman massal masih perlu berbagai pertimbangan dan prosedur yang harus dipenuhi.
Beri kesempatan kepada Tim DVI kami dalam melaksanakan tugasnya untuk mengidentifikasi jenazah. Proses identifikasi jenazah saat ini masih berlangsung. Martuani Sormin menyarankan.
Hal ini sangat penting karena kita harus mempertimbangkan berbagai hal antara lain tentang ahli waris, apalagi masa tanggap darurat belum selesai. Tim DVI akan berusaha keras mengidentifikasi korban agar dapat menjamin ahli waris akan mendapatkan haknya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Bila dikemudian hari ada ahli waris yang menuntut maka pihak Polda yang bertanggung jawab, bukan Bapak Pendeta atau pihak siapapun. Apalagi hingga sekarang jumlah korban yang ditemukan masih terus bertambah. Karena itu mahon beri kami waktu utuk melaksanakan tugas. Ujar Kapolda
Sementara itu Pangdam XVII/Cen Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring menyampaikan bahwa urusan percepatan pelaksanaan pemakaman massal bukan suatu esensi yang harus dikejar-kejar, masih banyak persoalan lain yang jauh lebih penting yang harus dikerjakan. Diantaranya pencarian dan evakuasi korban, pelayanan pengungsi, relokasi pengungsi setelah masa tanggap darurat selesai dan lain-lain yang berpotensi menimbulkan persoalan sosial, normalisasi infrastruktur khususnya jalan utama kabupaten yang sangat vital dalam lalulintas warga. Hal-hal itulah yang harusnya dipikirkan oleh Pemda dan tokoh Adat serta tokoh Agama.
Hal lain yang menjadi faktor kesulitan tim DVI dalam melaksanakan identifikasi adalah bahwa sebagian besar korban khususnya warga orang asli papua (OAP) yang tidak tercatat dalam data kependudukan pemerintah, tidak ada data sidik jari. Terutama korban yang ditemukan di lereng gunung Ciklop di areal pemukiman yang selama ini tidak terdata dalam pemerintahan dan mayoritas adalah warga OAP.
