Otsus Papua Untuk Selesaikan Masalah Papua Dalam Kerangka NKRI

Polhukam

PK,.SALEMBA, – Universitas Indonesai (UI) menggelar diskusi publik bertajuk “Damai Papua Untuk Keutuhan NKRI“ yang diikuti sekitar 100 orang dari elemen mahasiswa, pemuda, aktivis, ormas dan tokoh masyarakat, di Aula Gedung IAST Univesitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/19).

Bertindak selaku narasumber, yaitu Lenis Kogoya (Staf Khusus Presiden untuk Papua), Dr. Margaretha Hanita, M.Si (Peneliti LIPI) dan Methodius Kossay (Tokoh Pemuda Papua).

Lenis Kogoya (Staf Khusus Presiden untuk Papua), mengatakan, terganggunya perdamaian di tanah Papua dipengaruhi banyak faktor, diantaranya konflik perang suku dan masih ada sebagian kecil masyarakat yang mempersoalkan perjanjian integrasi Papua ke NKRI, padahal masalah integrasi Papua menjadi bagian dari NKRI sudah selesai.

Menurutnya, pemerintah benar-benar ingin membangun wilayah Papua untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua. “Dalam hal ini, pemerintah telah memberikan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Dimana dalam UU Otsus Papua, masyarakat Papua telah diberi kewenangan yang besar, seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati harus orang Papua,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, Otsus Papua juga memberikan kewenangan terkait hak politik, dan fungsi adat. “Seharusnya dengan kewenangan yang besar, terutama dalam fungsi adat Papua bisa menjadi maju dan damai,” tambah Lenis Kogoya.

Ia menambahkan, implementasi UU Otsus Papua harus dimaksimalkan dan perlu adanya kontrol dari pemerintah pusat. “Jika Otsus Papua pelaksanaanya baik, maka kesejahteraan masyarakat Papua akan meningkat dan bisa menyelesaikan masalah Papua dalam kerangka NKRI,” tutupnya.

Sementara itu, Dr Margaretha Hanita, M.Si (Peneliti LIPI) mengatakan, Otsus Papua merupakan strategi Pemerintah Indonesia untuk menjalankan politik integrasi dan menyelesaikan akar masalah di Papua.

Otsus Papua menurutnya, telah mengakomodir pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi dari 3 kelompok mayoritas Papua, yaitu kelompok adat, agama, dan perempuan. “Untuk menyelesaikan masalah di Papua dapat dilakukan melalui pendekatan adat. Hal ini dikarenakan di Papua, adat sangat dijunjung tinggi dan dihargai, mengingat masyarakat masih kuat memegang norma adat dan cenderung lebih tunduk pada Hukum Adat dibandingkan dengan Hukum Positif. Eksistensi adat dan agama di Papua sangat kuat,” jelasnya.

Baca Juga :  Sidang Perdana Rizieq Ricuh

Methodius Kossay (Tokoh Pemuda Papua), dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa langkah yang harus dilalukan untuk menyelesaikan permasalahan Papua adalah dengan dialog. “Dialog dilakukan secara menyeluruh, bermartabat, saling menghormati, tanpa kekerasan dan berkelanjutan, untuk menyelesaikan akar permasalahan di Papua dan dicarikan solusi yang tepat,” ujar Methodius Kossay.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of