PK,.Jakarta (3 Oktober 2019) – Anggota Komnas HAM, Amirudin Rahab mengatakan karena ini problem kemanusiaan, harus segera dicari solusi untuk Papua ini dari segi kemanusiaan (sosial). “Kalau ada masyarakat pendatang yang ingin keluar dari Papua untuk mencari ketenangan sementara waktu, tolong agar difasilitasi oleh pemerintah, agar tenang dan dapat kembali ke Papua bila keadaan sudah stabil,” katanya.
Penduduk yang tidak keluar Papua juga harus dibantu agar tenang dan kebutuhannya cukup disana.
Pegiat Sosial Papua, Rifki Saputera Masaa mengatakan Negara harus hadir di Papua bukan hanya dalam bentuk keberadaan aparat keamanan, tetapai juga dalam bentuk-bentuk pelayanan publik, misalnya fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua. Pendidikan adalah salah satu hal yang penting dalam pembangunan.
“Tanpa pendidikan kita tidak akan bangun, kita bisa bangun melalui pendidikan karena dengan pendidikan tembok pun akan hancur,” jelasnya.
Sementara Associate Researcher Laboratorium Psikologi UI, Endang Parahyanti mengatakan peran perempuan harus ditonjolkan dalam penanganan konflik Papua, begitu juga dengan pendekatan kesejahteraan.
Para antropolog dan psikolog UI dan Universitas Cendrawasih harus masuk dan menyelesaikan konflik ini. “Mama-mama Papua sebenernya merupakan pencari nafkah utama di Papua, jadi pendekatan perempuan harus dikedepankan, jadi bukan hanya pendekatan politik dan keamanan lagi,” tambahnya.
