PK,.JAKARTA,- Dalam menjaga dan membentengi wilayah NKRI, Kodam XVIII/Kasuari membangun prasasti perbatasan negara di Pulau Fani, Raja Ampat, sebagai bukti pulau tak berpenghuni tersebut adalah sah milik Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVIII/Kasuari, Kolonel Inf Andi Gus Wulandri, dalam rilis tertulisnya di Manokwari, Papua Barat, Senin (9/12/2019).
Diungkapkan Kapendam, Pulau Fani merupakan bagian dari wilayah Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Pulau ini berada di sebelah Utara Kota Sorong, dengan koordinat 1° 4′28″ LU, 131° 16′49″ BT.
“Pulau ini merupakan pulau terluar Indonesia yang terletak di Samudra Pasifik, yang terletak di ujung paling utara dari rangkaian Kepulauan Raja Ampat, berbatasan langsung dengan Negara Republik Palau,” ujarnya.
Guna membentengi pulau ini, lanjut Kapendam, pada Sabtu (7/12/2019), Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau bersama Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan mengunjunginya, sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan 2 prasasti perbatasan.
“Prasasti ini sebagai bukti kepemilikan sekaligus pengakuan bahwa Pulau Fani adalah salah satu wilayah yang merupakan bagian dari NKRI,” jelasnya.
Dikatakan pula, bagi Kodam XVIII/Kasuari, Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat yang sebelumnya masuk di wilayah tugas Kodim 1704/Sorong, kini setelah diresmikan operasionalnya Kodim 1805/Raja Ampat pada Agustus 2018 lalu. Maka Raja Ampat, termasuk di dalamnya Pulau Fani menjadi wilayah tanggung jawab dan tugas Kodim 1805/Raja Ampat yang berada di bawah Korem 181/PVT.
“Peletakan batu pertama pembangunan 2 prasasti di Pulau Fani yang berada di wilayah Kecamatan Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat tersebut, menjadi simbol dimulainya pembangunan Prasasti Bhinneka Tunggal Ika dan Prasasti Batas NKRI di Pulau Terluar Indonesia tersebut,” urai Kapendam mengutip pernyataan Pangdam.
Andi Gus Wulandri menambahkan, di wilayah Kodam Kasuari, terdapat Satuan Tugas (Satgas) TNI yang tergelar dalam pos-pos Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) dan Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer).
“Untuk Pos Pengamanan Pulau Terluar di wilayah tugas Kodam Kasuari adalah di Pulau Fani. Di sini akan dibangun Prasasti Bhinneka Tunggal Ika dan Prasasti Batas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana akan dilakukan peletakan batu pertamanya hari ini,” ucapnya.
Setelah melihat langsung kondisi di lapangan tambah Andi, segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, seperti ketersediaan listrik, air minum, bahan makanan dan yang lainnya, tidak menyurutkan semangat anggota Pos Pengamanan Pulau Fani dalam melaksanakan tugas menjaga keutuhan wilayah NKRI.
“Kita juga membawa sedikit logistik untuk anggota Satgas Pam Pulau Terluar, agar mereka menjadi lebih semangat dalam bertugas,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyampaikan bahwa pemancangan prasasti perbatasan NKRI dengan Negara Kepulauan Republik Palau di Pulau Fani, sebagai bukti bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk terus menjaga keutuhan wilayah NKRI.
“Pulau Fani merupakan pulau kosong tak berpenghuni yang berada di daerah terluar Indonesia, yang dikhawatirkan akan dicaplok negara yang berbatasan dengannya, yaitu Negara Republik Palau. Hal ini mengacu pada pengalaman adanya beberapa pulau terluar di Indonesia yang diklaim sebagai milik negara asing, yang berbatasan dengan pulau tersebut.
“Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi pencaplokan tersebut, harus dilakukan pemancangan prasasti sebagai bentuk klaim Negara Indonesia, dalam hal ini melalui Kodam Kasuari, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Raja Ampat,” terangnya.
“Sudah beberapa pengalaman yang terjadi terhadap sejumlah pulau terluar Indonesia yang telah dicaplok negara-negara tetangga kita, sehingga perlu pemancangan ini dibuat. Apalagi menurut warga setempat, Raja Ampat khususnya kepulauan Ayau, sering orang-orang dari negara Kepulauan Republik Palau ke Pulau Fani, khawatirnya mereka caplok lagi, kan kita sudah ada klaim,” kata Gubernur.
Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Sujahar Diantoro menegaskan, Pemerintah Pusat tetap menjaga NKRI dan tidak mengizinkan satu pun pulau-pulau terluar, terutama di Kabupaten Raja Ampat diambil alih negara lain.
“Saya bersumpah atas nama Pemerintah RI bahwa tak mengizinkan satu pulau pun dikuasai atau dicaplok negara lain,” pungkasnya.
Usai acara, Pangdam dan Gubernur Papua Barat beserta rombongan menuju ke Pulau Rutum untuk menyerahkan bantuan beras sekaligus menggelar pertemuan dengan masyarakat setempat.
Turut serta dalam kegiatan tersebut, Danrem 181/PVT Brigjen TNI Yulius Selvanus, Kepala Staf Koarmada lll Laksma TNI Maman Firmansyah, Danlantamal XIV Sorong Brigjen TNI (Mar) Suaf Yanu Hardani, Danpasmar 3 Brigjen TNI (Mar) Amir Faisol, Kabinda Papua Barat Brigjen TNI Hardani Lukitanta Adi, Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak, Irdam, Asrendam, Aslogdam, Kabekangdam, Kapaldam, Kahubdam dan Kapendam), Dandim 1802/Sorong, Dandim 1805/Raja Ampat, Bupati beserta unsur Forkompimda, serta para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat Kabupaten Raja Ampat. (Dispenad)
