KSP Beri Peringatan Keras Terkait Aksi Brutal Yang Dilakukan KKB

Polhukam

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) berikan peringatan keras kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua untuk segera menghentikan aksi brutal yang tidak berkemanusiaan. Terlebih lagi aksi-aksi kejahatan tersebut diarahkan kepada masyarakat sipil.

Peristiwa terakhir yang masih membekas dilakukan oleh KKB adalah serangan dan pembakaran sejumlah fasilitas pelayanan publik seperti Puskesmas, Perumahan para tenaga kesehatan (nakes), Sekolah SD dan SMP, Perumahan bagi para guru serta Balai-balai Kampung.

“KKB harus segera menghentikan tindakan yang sama sekali tidak memiliki rasa kemanusiaan ini. Aparat penegak hukum harus bertindak dan melakukan penegakan hukum secara tegas dan tuntas atas serangkaian aksi teror KKB,” kata Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani dikutip dalam keterangan pers, Kamis (16/9).

Serangkaian aksi yang mengganggu dan menimbulkan ketakutan di masyarakat tersebut telah berdampak setidaknya pada 11 orang nakes. Dari jumlah tersebut, sebagian mengalami luka-luka, sebagian lagi meninggal dunia dan beberapa diantaranya dinyatakan hilang.

Kabar terakhir yang diterima KSP menyebutkan bahwa salah satu korban meninggal dunia adalah perawat Gabriella Meilani (22). Sementara seorang nakes lain yang belum ditemukan adalah Gerald Sokoy (28).

“Kantor Staf Kepresidenan menyatakan duka cita sedalam-dalamnya atas gugurnya pahlawan kemanusiaan seperti Ibu Gabriella Meilani, dan hilangnya Bapak Gerald Sokoy yang telah mendedikasikan hidupnya melayani warga masyarakat pedalaman di Papua,” lanjut Jaleswari.

Dia mengatakan bahwa kekerasan oleh KKB merupakan tindakan pidana serius terhadap warga Papua yang harus segera dihentikan. Terlebih lagi, dia menyayangkan jatuhnya korban nakes yang saat ini kehadirannya sangat dibutuhkan dalam menghadapi pandemi Covid-19 di wilayah-wilayah pedalaman di Papua.

Lebih lanjut, Jaleswari menjelaskan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB terhadap tenaga kesehatan ini merupakan pelanggaran serius terhadap UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Baca Juga :  Danpuslatpur Marinir Antarlina 6 Sukabumi : Selamat Tahun Baru 2020

Editor : Agung Setiadi

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of