3.103 Anggota Komcad Dilantik, Kemhan : Hukum yang Berlaku Di Luar Masa Aktif, Mereka Tunduk Pada Hukum Sipil, Sebagai Warga Negara Indonesia

Pertahanan

PK Jakarta.Kementrian Pertahanan (Kemhan) menyatakan 3.103 anggota komponen cadangan (komcad) yang telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap tunduk pada hukum sipil selama tidak mengikuti pelatihan dan pada saat mobilisasi.

“Untuk hukum yang berlaku di luar masa aktif, mereka tunduk pada hukum sipil, sebagai warga negara Indonesia,” kata Kepala Biro Humas Setjen Kemhan Marsma Penny Radjendra kepada wartawan, Kamis (7/10).

Penny menyebut pihaknya berwenang memberikan sanksi kepada anggota komcad yang melakukan pelanggaran saat mereka sedang mengikuti Pendidikan Latihan Dasar Militer.

Saat mereka kembali ke masyarakat dan menjalani profesi semula, kata Penny, hukum yang berlaku bagi anggota komcad adalah hukum sipil.

“Kecuali pada masa aktif (latihan penyegaran dan mobilisasi) maka yang berlaku adalah hukum militer diatur dalam Pasal 46 UU PSDN,” ucap Penny.

Sebelumnya, sebanyak 3.103 anggota komcad dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah mereka menjalani latihan selama tiga bulan di Pusdiklat Kopassus.

Dalam Pelantikan, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa masa aktif Komponen Cadangan tidak setiap hari dan tidak setiap saat. Setelah penetapan ini, Komponen Cadangan kembali ke profesinya masing-masing seperti biasa. Masa aktif Komponen Cadangan hanyalah pada saat mengikuti pelatihan dan pada saat mobilisasi. Tetapi, anggota Komponen Cadangan harus selalu siaga jika dipanggil negara.

“Komponen Cadangan dikerahkan bila negara dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang. Dimobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR yang komando dan kendalinya berada di Panglima TNI. Artinya, tidak ada anggota Komponen Cadangan yang melakukan kegiatan mandiri”, tambah Presiden.

Selain itu, Pemerintah berencana merekrut 25 ribu anggota komcad. Pembentukan satuan ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021.

Baca Juga :  Menhan Prabowo Dampingi Presiden Jokowi Dalam Peresmian RS Modular Jenderal TNI L.B. Moerdani di Papua

Program ini dikritik oleh banyak pihak, beberapa di antaranya adalah organisasi pemerhati hak asasi manusia (HAM). Pasalnya sejumlah pasal di UU PSDN mengizinkan komcad dimobilisasi untuk keperluan nonperang.

“Hal itu dapat berpotensi menimbulkan terjadinya konflik horizontal di masyarakat,” ungkap peneliti Imparsial Husein Ahmad saat menggugat UU PSDN ke Mahkamah Konstitusi, Senin (31/5) lalu. (cnn/pk)

Editor : Agung Setiadi

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of