LPSK Beri Perlindungan Kepada 8 Nakes Korban Penyerangan KKB di Kiwirok

Polhukam

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turun ke Papua untuk melindungi delapan tenaga kesehatan yang menjadi korban penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua. Senin (13/9/2021).

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias dalam hal ini menyampaikan lembaganya telah memantau peristiwa itu sejak awal. Mereka juga menurunkan tim menemui para saksi dan korban dalam insiden mengerikan itu.

“Kami juga melakukan koordinasi awal dengan sejumlah pihak, antara lain Polda Papua, Komnas HAM Perwakilan Papua, LBH Papua, dan pihak lainnya untuk mengidentifikasi kebutuhan perlindungan terhadap saksi dan korban,” kata Susilaningtias dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (27/10).

Diketahui KKB pimpinan Lamek Taplo melakukan penyerangan yang mengakibatkan tewasnya seorang tenaga kesehatan (nakes), serta gugurnya satu anggota TNI dan satu anggota Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi.

Dalam insiden itu, KKB melakukan penyerangan dan membakar sejumlah bangunan fasilitas publik. Di antaranya, Puskesmas Kiwirok, Perumahan Dokter, barak nakes, pasar, kantor kas Bank Papua, sekolah, dan perumahan warga. Susi -panggilan Susilaningtias- menyebut tim LPSK sudah turun langsung ke Kiwirok guna menyiapkan langkah-langkah efektif dan jitu agar para saksi serta korban yang dilindungi dapat memberikan keterangan dengan rasa aman dan nyaman.

“Selain saksi dan korban tenaga kesehatan, LPSK siap memberikan perlindungan kepada siapa pun yang berani menyampaikan informasi-informasi penting untuk mengungkap kasus ini,” ucapnya. Dia mengatakan para saksi dan korban tidak hanya berhak mendapatkan perlindungan keamanan, tetapi juga bantuan medis serta rehabilitasi psikologis dan psikososial.

Maka dari itu, LPSK tidak bisa bekerja sendiri sehingga perlu menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak, seperti rumah sakit, fasilitas kesehatan lain, atau para psikolog.

Baca Juga :  Pastikan Siap Menghadapi Situasi Kamtibmas, Kapolda Cek Kendaraan Khusus Yang Dimiliki Polda Kalbar

Terkait pemenuhan hak rehabilitasi psikososial dalam kasus itu, LPSK bakal menggandeng kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi profesi, dan pihak terkait lainnya. Kerja sama itu penting karena tugas para saksi dan korban yang berprofesi sebagai nakes berisiko tinggi saat bekerja di daerah konflik.

“LPSK memiliki perhatian khusus tentang hal ini karena tidak dapat dihindari jika kelak mereka bisa saja kembali ditempatkan di daerah konflik. Semua pihak terkait perlu memikirkan kemungkinan dan risiko ini di masa mendatang,” ujar Susi. (antara)

Editor : Agung Setiadi

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of