Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menolak revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Polri dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang kini menjadi usul inisiatif DPR.
Melansir dari cnnindonesia.com, hal itu diungkapkan Megawati saat menyampaikan pidato kebangsaan di Mukernas Perindo di Inews Tower, Jakarta, Selasa (30/07).
“Kalau saya ngomong gini, Ibu Mega enggak setuju (RUU TNI-Polri), ya enggak setujulah,” ucap dia.
Megawati mempertanyakan tujuan Revisi UU TNI dan Polri itu digulirkan di Parlemen. Ia menilai revisi tersebut tak sesuai dengan semangat Tap MPR Nomor VI/MPR/2020 yang mengatur pemisahan TNI dan Polri (dwifungsi ABRI).
“Kok sekarang disetarakan. Saya enggak ngerti maksudnya, apa, mbok enggak usah deh di ini ini dulu,” ujar dia.
“Sampai saya bilang gini, kalau disetarakan artinya kalau AURI-nya punya pesawat berarti polisinya juga harus punya pesawat dong,” sambungnya.
Megawati mengimbau agar DPR melihat semangat Tap MPR sebelumnya yang ingin menghapus dwifungsi ABRI.
Ia pun menegaskan penilaian dirinya soal RUU tersebut tak sekadar omong kosong. Ia mengklaim pendapat tersebut didasarkan atas argumen hukum yang jelas.
“Saya kalau ngomong cerewet tapi semuanya ada kebenarannya. Saya enggak ngomong sembarangan apalagi kalau sudah urusan hukum,” tutur dia.
Sebelumnya, terdapat beberapa poin krusial dalam revisi dua aturan tersebut. Semisal di RUU Polri terdapat beberapa rencana wewenang tambahan sampai perubahan batas usia pensiun anggota Polri.
Kemudian di RUU TNI juga diatur rencana penambahan batas pensiun usia prajurit dan rencana penempatan prajurit TNI aktif di kementerian/lembaga negara.
Ada pula yang menjadi sorotan terkait masa dinas jenderal bintang empat atau Panglima TNI bisa diperpanjang oleh presiden. Pun dalam RUU Polri juga mengatur perpanjangan Kapolri. (cnn)
Editor: Agung Setiadi
