TNI AL, Dispen Kormar. (Jakarta). Pasmar 1 menjalani penilaian terkait dengan pembanguna zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dan Tim Penilai Internal (TPI) di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2024).
Kedatangan TPN dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) ini diwakili oleh Bapak Agusdin Mutakkin sedangkan dari TPI diwakili oleh perwakilan dari Pusat Reformasi Birokrasi (Pus RB) TNI, Staf Perencanaan dan Anggaran (Srena) TNI AL dan Paban RB Srena Kormar.
Rangkaian kegiatan diawali oleh paparan tugas pokok dan fungsi Pasmar 1 oleh Komandan Pasmar 1 (Danpasmar 1) Brigjen TNI (Mar) Umar Farouq, S.A.P., CHRMP., M.Tr.Opsla., M.Han., selaku penanggungjawab, kemudian dilanjutkan dengan desk evaluasi, sesi tanya jawab oleh TPN dan TPI kepada masing-masing bidang.
Kegiatan dilanjutkan dengan dengan pembahasan materi dan pemeriksaan dokumen – dokumen dari masing-masing penanggungjawab enam program/ komponen Pengungkit pembangunan Zona Integritas yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Usai sesi tanya jawab dan pemeriksaan usai kegiatan dilanjutkan dengan memeriksa kesiapan Batalyon Tim Pendarat (BTP) Pasmar 1 yang disimulasikan sedang mengalami peningkatan eskalasi dari siaga 2 menjadi siaga 1.
“Ini merupakan bentuk kesiapsagaan kita sebagai prajurit Korps Marinir bahwa kita selalu dituntut siap dalam setiap waktu. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh unsur BTP karena mampu dengan cepat dapat berkumpul, setelah ini kalian akan digerakkan menuju Marshalling Area untuk menunggu perintah selanjutnya,” ujar Danpasmar 1 saat memberikan sambutan kepada personel BTP.
Untuk diketahui bahwa pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM ini merupakan salah satu arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, bebas dari korupsi, terpercaya, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan industri 4.0. Untuk itu, pembangunan Zona Integritas merupakan suatu kebutuhan yang harus segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan percepatan reformasi birokrasi.